Maritim Indonesia Bagian I: Visi Kelautan

Maritim Indonesia Bagian I: Visi Kelautan dalam Membangun Negara Maritim

Oleh: Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS. 

Maritim Indonesia Bagian I: Visi Kelautan dalam Membangun Negara Maritim

Pendahuluan

       Kemaritiman adalah peradaban dunia karena kepentingan negara-negara di dunia akan sangat ditentukan bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan laut untuk kemakmuran maupun keberlanjutan bangsa-bangsa di dunia.  Demikian pula Indonesia yang 70 % wilayahnya berupa laut dan lautan perlu meletakkan arah pembangunan sebagai Negara Maritim. Nenek moyang bangsa Indonesia pernah mencapai abad keemasan sebagai negara maritim pada saat Kerajaan Mataram dan Sriwijaya serta kerajaan lainnya di Nusantara yang “menguasai laut” dari berbagai belahan bumi sehingga mendapatkan kemakmuran bagi rakyatnya dari laut melalui aktivitas ekonomi maupun perdagangan global dengan memanfaatkan laut. Zaman kejajayaan mariitim tersebut pudar pada masa penjajahan dan berimbas sampai sekarang orientasi pembangunan kurang mengintegrasikan pembangunan darat dan laut sebagai sebuah kekuatan pembangunan yang mensejahterakan bangsa Indonesia.

Dalam mengembalikan kejayaan nusantara maka Indonesia harus mengedepankan strategi pembangunan Negara Maritim.  Indonesia sebagai sebuah Negara Maritim memiliki kriteria: a) berdaulat di wilayah NKRI dan disegani negara lain atas wilayahnya, b) menguasai seluruh wilayah darat dan laut melalui “effective occupancy” dan memiliki “sea power” yang diandalkan secara nasioal dan global, c) mampu mengelola dan memanfaatkan berbagai potensi pembangunan sesuai aturan nasional dan internasional, d) menghasilkan kemakmuran bagi segenap rakyat Indonesia. Dengan demikian maka keterpaduan darat dan laut dalam pembangunan harus menjadi dasar spasial serta berorientasi pada wawasan nasional maupun global dengan mengutamakan kepentingan nasional. Perspektif pembangunan Negara Maritim juga didasari bahwa keberlanjutan pembangunan guna mencapai  keberlanjutan bangsa Indonesia.

Baca juga: Sejara Maritim Dunia

Visi Kelautan dalam Membangun Negara Maritim

Negara Maritim adalah negara yang berdaulat, menguasai, mampu mengelola dan memanfaatkan secara berkelanjutan dan memperoleh kemakmuran dari laut. Dengan demikian apabila membicarakan negara maka digunakan istilah Negara Maritim karena terkait dengan kata sifat yakni mengelola dan memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya. Sedangkan kelautan adalah yang terkait dengan artian fisik dan properti (physical property) yakni terkait dengan sumberdaya kelautan dan fungsi laut yang digunakan untuk mencapai Negara Maritim. Visi kelautan adalah visi dalam mendayagunakan sumber daya dan fungsi laut secara berkelanjutan untuk kemakmuran bangsa. Visi Kelautan tersebut digunakan untuk menyatukan pembangunan yang berwawasan kedalam (inward looking) yakni mengembangkan kemajuan nusantara dan negara kepulauan dan wawasan keluar (outward looking) yakni mengembangkan berbagai kemampuan bangsa untuk menguasai potensi laut secara global sesuai peraturan internasional untuk kemakmuran bangsa Indonesia.

Indonesia adalah negara kepulauan (archipelagic state) terbesar di dunia, hal ini didukung oleh 17.000 an pulau yang tersebar dari Sabang hingga Merauke, dengan panjang pantai sekitar 95.181 km yang menempati urutan ke-4 di dunia setelah Kanada (265.523 km), Amerika Serikat (133.312 km) dan Rusia (110.310 km) (WRI, 2001). Oleh karenanya sangat wajar bila konstitusi Indonesia menyebutkan bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Hal ini sebagaimana dituangkan dalam Pasal 25 Amandemen ke-2 UUD 1945 bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang”.

Pencantuman “negara kepulauan yang berciri nusantara” tidak dapat dilepaskan dari konsepsi Wawasan Nusantara yang dikenal dengan “Deklarasi Djuanda” pada tanggal 13 Desember 1957. Deklarasi Djuanda merupakan salah satu tiang utama dalam sejarah kehidupan Bangsa Indonesia. Hal ini sebagaimana disebutkan Djalal dalam Djamin (2001), bahwa secara historis ada tiga tiang utama (tonggak) yang penting dalam sejarah kehidupan bangsa Indonesia yaitu: (1) Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang menunjukkan bahwa Indonesia mempunyai kesatuan kejiwaan yaitu satu Nusa, satu Bangsa, dan satu Bahasa; (2) Proklamasi Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945 dimana rakyat Indonesia yang telah menjadi satu bangsa tersebut ingin hidup dalam satu kesatuan kenegaraan, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI); dan (3) Deklarasi Djuanda tanggal 13 Desember 1957 yang menekankan bahwa bangsa Indonesia yang hidup dalam NKRI tersebut berada dalam suatu kesatuan kewilayahan yang berbentuk kepulauan (Nusantara).

Konsepsi Negara Kepulauan yang diperjuangkan selama 25 tahun sejak Deklarasi Djuanda tahun 1957 baru mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasonal secara keseluruhan sebagai rezim hukum baru setelah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 ditandatangani. Dengan demikian, bagi Indonesia, pengakuan internasional melalui UNCLOS 1982 itu hanyalah bersifat pengukuhan saja dari yang telah dipraktekan sejak diumumkannya Konsepsi Negara Kepulauan pada tahun 1957 yang kemudian diundangkan melalui UU No. 4/Prp Tahun 1960 tentang Perairan Indonesia (Muhjidin, 1993).  Berdasarkan landasan hukum kewilayahan tersebut maka 5,8 juta km2 atau 70% wilayah Indonesia terdiri dari laut dengan potensi ekonomi yang besar serta sejarah panjang kemampuan kerajaan di nusantara menguasai samudra sehingga sebenarnya laut merupakan jatidiri bangsa Indonesia

Baca juga: Sejarah Maritim Indonesia

Namun demikian, pembangunan bidang kelautan Indonesia belum berperan optimal dalam pembangunan ekonomi Indonesia karena berbagai kebijakan yang memarjinalkannya. Hal ini dikarenakan sampai saat ini, kebijakan pemerintah di bidang kelautan belum muncul sebagai sebuah arus utama (mainstream) kebijakan politik dan ekonomi dalam pembangunan bangsa, sehingga pembangunan bidang kelautan jauh tertinggal dibanding pembangunan daratan. Berdasarkan kondisi yang dimilikinya seharusnya Indonesia kembali mengarustamakan pembangunan kelautan sesuai jatidiri bangsa. Dengan demikian untuk mewujudkannya diperlukan KEBIJAKAN KELAUTAN (OCEAN POLICY) yang diharapkan dapat mewujudkan tujuan untuk menjadi negara  negara maritim yang sejahtera.

Dalam menjabarkan Ocean Policy menjadi sebuah mainstream pembangunan ekonomi nasional, maka pembangunan disusun dalam kerangka pemikiran ILMU EKONOMI KELAUTANOCEAN ECONOMICS (OCEANOMICS) serta didukung dengan ILMU TATAKELOLA KELAUTAN (OCEAN  GOVERNANCE) yang dapat menggerakkan pembangunan kelautan guna mewujudkan Indonesia sebagai Negara Maritim yang mensejahteraan rakyat Indonesia. Keberhasilan ocean governance tidak dapat dilepaskan dari aransemen kelembagaan, karena kelautan adalah multi sektor dan multi displin. Hal ini sebagaimana yang disarankan Nichols dan Monahan (2003), bahwa dalam “menunjang” mekanisme kerja kebijakan kelautan dan tatakelola kelautan, maka diperlukan aransemen kelembagaan (institutional arrangement).

Pemikiran-pemikiran tersebut selanjutnya dituangkan dalam kebijakan-kebijakan yakni KEBIJAKAN KELAUTAN (OCEAN POLICY) yang dijabarkan dalam KEBIJAKAN  EKONOMI KELAUTAN (OCEAN ECONOMIC POLICY) dan KEBIJAKAN  TATAKELOLA KELAUTAN (OCEAN GOVERNANCE POLICY), KEBIJAKAN LINGKUNGAN LAUT (OCEAN ENVIRONMENT POLICY), KEBIJAKAN PENGEMBANGAN BUDAYA BAHARI (MARITIME CULTURE POLICY) dan KEBIJAKAN KEAMANAN MARITIM (MARITIME SECURITY POLICY) sehingga ke lima pilar tersebut dirumuskan menjadi KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KELAUTAN NASIONAL (NATIONAL OCEAN DEVELOPMENT POLICY / NODEP). Kebijakan tersebut merupakan acuan pembangunan kelautan baik jangka pendek, menengah maupun panjang dalam kerangka besar mengukir masa depan bangsa (Reframing the future). Dengan demikian, pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya kelautan serta fungsi laut dapat dilaksanakan secara holistik mensinergikan semua sektor yang berkaitan dengan pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan, pada dasarnya satu sektor dan sektor lainnya baik yang memanfaatkan sumberdaya daratan, laut dan udara akan saling melengkapi dan mendukung sehingga menghasilkan pemanfaatan pada tingkat optimal dari sumber kekayaan nasional dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional demi  kesejahteraan bangsa Indonesia.

Bab selanjutnya…

Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS.Ketua Senat Akademik IPB, Guru Besar Kebijakan Ekonomi Kelautan IPB dan Ketua Program  Pasca Sarjana Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. (Tulisan ini merupakan senarai dari beberapa paper yang disampaikan dalam berbagai forum untuk memajukan kelautan dan maritim  Indonesia).

Search:

Maritim | Indonesia | Maritim Indonesia | Maritim Indonesia: Visi Kelautan | Maritim Indonesia: Visi Kelautan dalam Membangun Negara Maritim | Maritim Indonesia Bagian I: Visi Kelautan | Maritim Indonesia Bagian I: Visi Kelautan dalam Membangun Negara Maritim | Visi Maritim Indonesia | Visi Kelautan Maritim Indonesia | Strategi Maritim Indonesia | Arah Strategi Maritim Indonesia | Membangun Maritim Indonesia | Arah dan Strategi dalam Membangun Maritim Indonesia | Maritim Indonesia Bagian I

Share this article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *