Maritim Indonesia Bagian III: Ocean Policy

Maritim Indonesia Bagian III: Ocean Policy

Oleh: Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS.

Maritim Indonesia Bagian III: Ocean Policy

Ocean Policy

Sebagaimana yang disebutkan sebelumnya, dalam rangka mencapai impian sebagai Negara Maritim yang makmur, maka diperlukan sebuah ocean policy yang berperan memayungi bidang kelautan yang sifatnya lintas sektoral dan institusi serta terintegrasi dengan daratan. Ocean policy adalah kebijakan-kebijakan dalam mendayagunakan sumberdaya dan fungsi laut secara bijaksana guna mencapai kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, ocean policy merupakan paradigma baru yang mendorong agar bidang kelautan sebagai arus utama (mainstream) dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian, ocean policy secara integral dan komprehensif dapat menjadi payung politik bagi semua institusi negara dan masyarakat yang menunjang pembangunan bidang kelautan dan pembangunan nasional serta implementasinya dijabarkan dalam Kebijakan Pembangunan Kelautan Nasional (National Ocean Development Policy).

Berdasarkan hal tersebut, secara ekonomi-politik bidang kelautan harus menjadi arus utama dalam kebijakan pembangunan ekonomi nasional, sehingga secara ekonomi bidang kelautan harus dapat memakmurkan rakyat. Sedangkan, secara politik semangat menjadikan bidang kelautan sebagai basis ekonomi nasional harus didukung oleh visi dan konsensus bersama semua pengambil kebijakan di negeri ini baik pada tataran eksekutif (termasuk militer dan polisi), legislatif, yudikatif serta segenap komponen bangsa. 

Baca juga: Maritim Indonesia Bagian II: Posisi Strategis Wilayah Indonesia

Pengembangan Ocean Policy

PEngembangan Ocean Policy

Dalam rangka mengembangkan ocean policy maka diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: Pertama, kebijakan tersebut harus memiliki instrumen yang efektif untuk menjalankannya (policy tools dll), dan instrumen tersebut sebaiknya: (i) dapat diaplikasikan (applicability) secara leluasa dan universal serta dapat ditegakkan secara hukum (enforceability); (ii) mempunyai kewenangan administratif dan pengelolaan yang jelas. Kedua, kebijakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap perekonomian domestik maupun global. ketiga, kebijakan tersebut harus efisien dan efektif atau cost effective secara ekonomi serta adil (fairness), sehingga mampu mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan rakyat. Keempat, kebijakan harus mampu mendorong kemandirian rakyat dan berlandaskan nilai luhur agama dan moralitas.

Dengan demikian, keberadaan ocean policy akan memberikan sebuah payung dan guide line bagi semua stakeholders dalam pembangunan nasional. Pembangunan bidang kelautan menjadi sangat penting bagi keberlanjutan bangsa dan negara sehingga bidang kelautan merupakan pilar utama pembangunan ekonomi yang memiliki keterpaduan dengan bidang lainnya yang berbasiskan aktivitas ekonomi daratan yang mampu memakmurkan bangsa dalam sebuah negara kepulauan. 

Sedangkan dalam konteks internasional, ocean policy dipahami sebagai langkah antisipatif terhadap perubahan akibat adanya globalisasi dunia. Hal ini telah diingatkan oleh Friedheim (2000) bahwa dampak dari perubahan politik dunia sejak tahun 1980an yang ditandai oleh globalisasi dimana terjadi perubahan cepat dalam bidang transportasi, komunikasi, interdependensi ekonomi, peningkatan jumlah penduduk, meningkatnya tekanan terhadap sumberdaya alam dan biodiversitas spesies dunia serta berakhirnya perang dingin (dimana terjadi perlombaan senjata: kimia, biologi dan nuklir) dan pada akhirnya memunculkan suatu kesadaran akan pentingnya lingkungan di seluruh masyarakat dunia.  

Kusumastanto (2003) menyatakan bahwa karakteristik laut berbeda dengan darat, keberlanjutan (sustainability) pembangunan kelautan ditentukan oleh kelestarian sumberdaya pulih (renewable resources) sehingga perlu adanya ambang batas (threshold) aktivitas pembangunan ekonomi sektor lainnya pada tingkat yang tidak membahayakan kelestarian sumberdaya pulih.  Dengan demikian keberhasilan pengelolaan pembangunan kelautan (ocean development management) memerlukan keterpaduan perencanaan dan implementasi pembangunan yang kuat agar tidak mengulang kesalahan pengelolaan pembangunan di darat. 

Pengelolaan Kelautan

Pengelolaan Kelautan

Secara global seharusnya semua negara di dunia mampu mengembangkan suatu pola pemanfaatan yang berkelanjutan dan mempelajari bagaimana mengimplementasikan prinsip pengelolaan kelautan (ocean management) yang lestari karena laut setiap negara saling berhubungan (interconnected). Dalam melaksanakan hal tersebut diperlukan kalkulasi biaya politik dan ekonomi atau memahami bagaimana caranya memperoleh manfaat ekonomi secara yang berkelanjutan dan konsisten dengan prinsip pengelolaan  kelautan yang lestari.

Sekalipun pemikiran ini nampaknya lebih sustainable management minded tetapi substansinya adalah bahwa ocean policy penting bagi negara-negara yang masuk kategori wilayah kepulauan atau yang memiliki kepentingan terhadap wilayah laut sangat tinggi dan masa depannya ditentukan oleh keberlanjutan pengelolaan laut, seperti halnya negara-negara yang menguasai dunia sebelum abad ke 19 karena memiliki ocean policy yang kuat sehingga menjadi negara maritim yang kuat.

Sedangkan secara mikro adalah bagaimana ocean policy tersebut diwujudkan dalam pengambilan kebijakan-kebijakan yang kongkrit dan terfokus untuk pembangunan kelautan yang bersifat integral. Kebijakan yang penting saat ini untuk direalisasikan adalah bagaimana kelautan dapat mengentaskan bangsa ini dari keterpurukan ekonomi dan memperbaiki kehidupan rakyat kecil yang terhimpit di berbagai kawasan nusantara yakni kebijakan pengembangan investasi bidang kelautan yang mencakup tujuh sektor yakni perikanan, pariwata bahari, pertambangan laut, industri maritim, transportasi laut, bangunan kelautan, dan jasa kelautan lainnya. Dengan demikian, ocean policy dapat dijabarkan oleh pemerintah pusat dan daerah sebagai pembangunan yang berpihak kepada rakyat serta kelautan dapat menjadi basis pembangunan ekonomi melalui adanya keterpaduan antara aktivitas ekonomi kelautan dan daratan sehingga Indonesia menjadi negara kepulauan yang makmur dan sejahtera.

Bab selanjutnya…

Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS. Ketua Senat Akademik IPB, Guru Besar Kebijakan Ekonomi Kelautan IPB dan Ketua Program  Pasca Sarjana Ekonomi Sumberdaya Kelautan Tropika, Departemen Ekonomi Sumberdaya dan Lingkungan, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. (Tulisan ini merupakan senarai dari beberapa paper yang disampaikan dalam berbagai forum untuk memajukan kelautan dan maritim  Indonesia).

Search:

Maritim | Indonesia | Maritim Indonesia | Maritim Indonesia: Posisi Strategis Wilayah Indonesia | Maritim Indonesia: Visi Kelautan dalam Membangun Negara Maritim | Maritim Indonesia Bagian III: Ocean Policy | Maritim Indonesia: Ocean Policy | Visi Maritim Indonesia | Visi Kelautan Maritim Indonesia | Strategi Maritim Indonesia | Arah Strategi Maritim Indonesia | Membangun Maritim Indonesia | Arah dan Strategi dalam Membangun Maritim Indonesia | Maritim Indonesia Bagian III |  Maritim Indonesia Bagian III | Geo- Strategi Indonesia | Indonesia Mandiri |Batas Maritim Indonesia | Sumbe Daya Alam Laut | Maritim Indonesia Bagian III: Ocean Policy | Maritim Indonesia Bagian III | Ocean Policy | Pengembangan Kelautan Nasional | Friedheim | Perubahan Politik Dunia | Prof. Dr. Ir. Tridoyo Kusumastanto, MS. | Industri Maritim |

Share this article
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *